Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik keras wacana yang berkembang mengenai penunjukan mantan presiden Indonesia sebagai pembina Danantara. Lembaga yang saat ini tengah dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Wacana ini dinilai oleh ICW sebagai langkah yang dapat mengurangi kredibilitas dan transparansi lembaga tersebut. Serta berisiko menambah kesan tidak sehat dalam sistem politik Indonesia.
Wacana Penunjukan Mantan Presiden sebagai Pembina Danantara
Dalam beberapa pekan terakhir, muncul kabar bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menjadikan mantan presiden Indonesia sebagai pembina Danantara. Lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung antara sektor publik dan swasta. Untuk mendukung berbagai proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, wacana tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah pihak, salah satunya adalah ICW. Dalam sebuah pernyataan resminya, ICW menilai bahwa penunjukan mantan presiden sebagai pembina Danantara berpotensi menciptakan benturan kepentingan. Serta merusak independensi lembaga tersebut. “Kami khawatir bahwa jika mantan presiden terlibat langsung dalam lembaga ini, akan timbul konflik kepentingan yang merugikan publik,” ujar Peneliti ICW, Ade Wahyudi, dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (20/2/2025).
Menurut ICW, peran pembina Danantara seharusnya dijalankan oleh figur yang memiliki rekam jejak bersih dan tidak terlibat dalam politik praktis. Adanya keterlibatan mantan presiden yang memiliki latar belakang politik dan pengaruh besar. Dinilai bisa mengarah pada praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. “Kami mendesak agar pemerintah lebih bijak dalam memilih pengurus Danantara agar lembaga ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tambah Ade.
Potensi Dampak Negatif Terhadap Integritas Lembaga
ICW juga menyoroti bahwa lembaga yang bertugas untuk membangun dan mendanai proyek-proyek strategis ini seharusnya memiliki komitmen yang tinggi. Terhadap integritas dan independensinya. Keterlibatan seorang mantan presiden dalam posisi pembina dapat menciptakan kesan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Danantara lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Daripada objektivitas dan kepentingan publik.
Penting untuk diingat bahwa keberhasilan suatu lembaga pembangunan sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan yang transparan dan bebas. Dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik. Dalam hal ini, ICW menyarankan agar Danantara dijalankan oleh tim independen yang dapat bekerja tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Terutama yang berhubungan dengan dunia politik.
Selain itu, ICW juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga seperti Danantara. Tanpa pengawasan yang ketat, dan dengan melibatkan tokoh-tokoh politik besar. Lembaga ini bisa saja menjadi sarana untuk memperkuat kekuatan politik tertentu, yang tentu saja akan merugikan kepentingan rakyat banyak. ICW menilai bahwa pendekatan semacam ini tidak hanya merusak citra Danantara, tetapi juga berisiko memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pernyataan Pemerintah Mengenai Wacana Ini
Terkait dengan kritik yang disampaikan oleh ICW, pihak pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan penjelasan bahwa wacana penunjukan mantan presiden sebagai pembina Danantara masih dalam tahap pertimbangan. “Kami memahami adanya kekhawatiran dari berbagai pihak terkait dengan keberadaan pembina yang berasal dari kalangan politisi, termasuk mantan presiden. Namun, kami akan memastikan bahwa pengambilan keputusan di Danantara tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik manapun,” ujar Airlangga dalam sebuah wawancara di Jakarta.
Menteri Airlangga juga menambahkan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih lanjut mengenai komposisi pembina dan pengurus yang akan diangkat di Danantara agar lembaga ini benar-benar dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Kami ingin memastikan bahwa semua keputusan yang diambil di Danantara adalah demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu,” lanjutnya.
Apa yang Diharapkan oleh ICW?
Meskipun pemerintah mengklaim akan mengkaji secara mendalam, ICW tetap mengingatkan bahwa lembaga seperti Danantara harus dijalankan dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. ICW juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengangkat pembina dari kalangan yang benar-benar memiliki rekam jejak bersih, serta memiliki kapabilitas dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang lebih relevan.
“Seharusnya, pengurus dan pembina lembaga seperti Danantara adalah mereka yang memiliki integritas tinggi dan tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Kami berharap pemerintah akan membuka ruang lebih banyak untuk diskusi publik terkait dengan komposisi pembina dan pengurus lembaga ini,” kata Ade Wahyudi.
