Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah untuk membentuk tim independen guna menyelidiki kasus pemalsuan bahan bakar Pertamax yang belakangan ini mencuat ke permukaan. Menurut LBH Jakarta, kasus ini menyangkut kepercayaan publik terhadap kualitas bahan bakar yang dijual oleh Pertamina dan dapat merugikan konsumen secara signifikan. LBH Jakarta juga menilai bahwa keberadaan tim independen ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara objektif dan transparan.
Kasus pemalsuan bahan bakar Pertamax pertama kali terungkap ketika sejumlah warga melaporkan adanya dugaan ketidaksesuaian kualitas bahan bakar yang mereka beli di beberapa SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan laporan tersebut, para konsumen mengeluhkan bahwa kendaraan mereka mengalami masalah setelah mengisi Pertamax. Seperti penurunan performa mesin, mesin mudah panas, hingga kesulitan dalam menghidupkan kendaraan.
Temuan Awal dan Tanggapan dari Pemerintah
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan beberapa penyelidikan awal terkait dugaan pemalsuan bahan bakar Pertamax. Namun, LBH Jakarta menilai bahwa langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum cukup untuk memberikan rasa aman bagi konsumen. “Kasus ini tidak hanya soal ketidaksesuaian kualitas bahan bakar, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap perusahaan besar. Seperti Pertamina dan institusi yang seharusnya mengawasi kualitas bahan bakar yang beredar di pasaran,” ujar Muhammad Isnur, Direktur LBH Jakarta.
Berdasarkan temuan sementara, pihak Kementerian ESDM menduga adanya praktik penyalahgunaan bahan bakar. Dilakukan oleh oknum tertentu di beberapa SPBU yang menjual Pertamax palsu. Praktik ini diduga melibatkan campuran bahan bakar non-standar atau bahkan bahan bakar yang sudah kadaluarsa. Namun, temuan tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dengan penyelidikan yang lebih mendalam.
Desakan Pembentukan Tim Independen
LBH Jakarta menekankan bahwa tim independen yang dimaksud harus terdiri dari pihak-pihak yang tidak terikat dengan Pertamina atau kementerian terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyelidikan berjalan dengan objektivitas penuh tanpa adanya kepentingan tertentu yang bisa merusak kredibilitas hasil penyelidikan. LBH Jakarta juga menyarankan agar tim ini dapat melibatkan pihak-pihak profesional dari berbagai sektor, seperti pakar perminyakan, perwakilan konsumen, dan juga lembaga pemerintahan yang berkompeten.
“Jika pemerintah benar-benar ingin membuktikan komitmennya terhadap perlindungan konsumen. Maka pembentukan tim independen ini adalah langkah yang tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, hasil penyelidikan harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Agar tidak ada lagi yang meragukan integritas sistem yang ada,” lanjut Isnur.
LBH Jakarta juga meminta agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pengawasan di level SPBU saja. Tetapi juga mengawasi lebih ketat proses distribusi dan produksi bahan bakar oleh Pertamina. Mereka berpendapat bahwa masalah pemalsuan bahan bakar bisa terjadi pada berbagai tahapan distribusi, mulai dari produksi hingga penyaluran ke konsumen.
Potensi Kerugian bagi Konsumen dan Negara
Pemalsuan bahan bakar Pertamax bukan hanya merugikan konsumen secara langsung, tetapi juga bisa menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian negara. Kendaraan yang mengalami kerusakan akibat penggunaan bahan bakar palsu bisa menimbulkan biaya perbaikan yang tinggi bagi pemilik kendaraan, yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat. Kerusakan mesin yang disebabkan oleh bahan bakar berkualitas rendah juga dapat mengurangi usia kendaraan, yang akan memperburuk kondisi keuangan masyarakat.
Selain itu, masalah pemalsuan bahan bakar ini juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina. Selama ini dikenal sebagai perusahaan milik negara yang menyediakan bahan bakar berkualitas tinggi. Mengingat pentingnya sektor energi bagi perekonomian Indonesia, masalah ini harus segera ditangani dengan serius.
