Jakarta, 26 Februari 2025 — Kasus buron yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), masih terus menghantui jagat politik Indonesia. Sudah lebih dari empat tahun sejak dia menjadi tersangka kasus suap. Terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, namun Harun Masiku hingga kini masih bebas berkeliaran. Keberadaannya yang tak jelas menambah panjang daftar buronan yang belum ditangkap, meskipun sejumlah upaya dari pihak berwenang telah dilakukan. Kini, masyarakat dan sejumlah pihak berwenang menilai sudah saatnya untuk menuntaskan kasus ini dan menangkap Harun.
Kasus Harun Masiku dan Proses Hukum yang Terhambat
Harun Masiku menjadi sorotan publik setelah kasus suap terkait PAW anggota DPR yang melibatkan partai politik besar. Pada Januari 2020, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Harun diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mendapatkan kursi anggota DPR melalui mekanisme PAW yang melibatkan suara anggota DPR yang sudah tidak aktif.
Namun, hingga saat ini, meskipun telah menjadi tersangka tetapi masih belum tertangkap. Bahkan, keberadaannya masih menjadi misteri. Pencarian yang dilakukan oleh KPK dan pihak berwenang lainnya, seperti kepolisian, belum berhasil menemukan jejak Harun. Kasus ini bahkan sempat memicu kritikan tajam terhadap kinerja penegakan hukum di Indonesia. Dianggap tidak tegas dalam menangani buronan besar ini.
Upaya Penangkapan dan Tanggapan Masyarakat
Meskipun Harun Masiku terdaftar sebagai buronan, masyarakat mulai bertanya-tanya tentang mengapa penangkapannya belum juga terwujud setelah lebih dari empat tahun. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah kasus yang seharusnya segera diselesaikan.
Salah seorang pengamat politik, Dr. Tio Andrianto, menyatakan bahwa ketidakpastian tentang keberadaan Harun Masiku memberikan kesan buruk terhadap citra sistem hukum Indonesia. “Kasus ini sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di negara kita. Sebagai buronan dengan status tersangka, Harun seharusnya sudah ditangkap. Penundaan yang terus terjadi memperburuk situasi,” ujarnya.
Sementara itu, pihak KPK mengungkapkan bahwa mereka terus berupaya melakukan pencarian, termasuk bekerja sama dengan Interpol dan pihak berwenang internasional untuk melacak keberadaan Harun Masiku yang diduga berada di luar negeri. “Kami tidak akan berhenti sampai Harun Masiku tertangkap. Kami sudah melakukan berbagai upaya dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Firli Bahuri, Ketua KPK.
Dampak Politik dan Hukum
Selain menjadi sorotan publik, kasus ini juga memberikan dampak politik yang cukup signifikan. Harun Masiku, yang merupakan kader PDI-P, terkait erat dengan jaringan politik di tingkat atas. Beberapa pihak berpendapat bahwa keberadaannya yang bebas berkeliaran bisa menunjukkan adanya unsur ketidakberesan dalam penegakan hukum. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik di Indonesia. Di mana banyak orang merasa bahwa kasus seperti ini dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kekuatan politik tertentu.
Di sisi lain, kasus ini juga mengundang pertanyaan besar mengenai integritas partai politik yang terlibat. Sejumlah kalangan menilai bahwa partai yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas kejadian ini, karena Harun Masiku merupakan bagian dari struktur partai tersebut. Tak hanya itu, para pengkritik meminta agar PDI-P lebih tegas dalam menyelesaikan masalah ini dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum.
Harapan Penyelesaian Kasus dan Penegakan Hukum yang Lebih Tegas
Melihat berbagai dinamika yang terjadi, sudah saatnya bagi pihak berwenang untuk menuntaskan kasus ini dengan segera. Penangkapan Harun Masiku bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah kasus korupsi yang telah menodai citra partai politik, tetapi juga untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Pihak-pihak berwenang juga perlu memperhatikan adanya potensi ketidakberesan dalam penanganan kasus ini, baik dari segi politis maupun birokratis. Penegakan hukum yang adil dan tanpa intervensi politik sangat penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum di Indonesia tetap terjaga. Selain itu, masyarakat berharap agar proses hukum yang transparan dan akuntabel bisa memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang kedudukan politiknya, tetap mendapat hukuman yang setimpal.
Seiring dengan itu, sudah saatnya penuntasan terhadap Harun Masiku menjadi prioritas utama dalam agenda pemberantasan korupsi. Kita semua menantikan, kapan kasus besar ini akan menemui titik terang.
