YOGYAKARTA – Unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di Yogyakarta pada Senin (15/2/2025) menunjukkan ketegangan antara masyarakat sipil dan pemerintah terkait kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di kota Gudeg tersebut turun ke jalan. Dengan membawa berbagai spanduk yang mengekspresikan kemarahan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Salah satu spanduk yang mencuri perhatian bertuliskan “Rakyat Marah”, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menindas.
Unjuk rasa yang dimulai pada pukul 10.00 WIB di depan Gedung DPRD Yogyakarta ini dipimpin oleh Koalisi Mahasiswa Yogyakarta (KMY). Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk meninjau ulang beberapa kebijakan yang baru-baru ini diterbitkan. Seperti kebijakan pemotongan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pajak yang dianggap memberatkan masyarakat. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut mengabaikan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok rentan seperti pelajar, pekerja, dan masyarakat miskin.
Kebijakan Pemerintah yang Memicu Kemarahan Mahasiswa
Menurut juru bicara KMY, Dimas Wahyudi, unjuk rasa ini merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dinilai lebih fokus pada efisiensi anggaran. Tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor penting, seperti pendidikan dan kesehatan. “Kami menilai kebijakan ini hanya akan memperburuk ketimpangan sosial. Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dilindungi. Bukan dipotong begitu saja untuk kepentingan anggaran negara,” ujar Dimas.
Beberapa mahasiswa lainnya menambahkan bahwa kebijakan pemerintah yang mengarah pada peningkatan pajak barang dan jasa. Serta pemotongan anggaran di sektor sosial, semakin memberatkan kehidupan masyarakat kecil yang sudah kesulitan akibat inflasi dan kenaikan harga-harga barang pokok. Mereka juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan janji pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Aksi ini semakin memanas ketika pengunjuk rasa membentangkan beberapa spanduk bertuliskan berbagai kalimat yang menggambarkan ketidakpuasan mereka, salah satunya adalah “Rakyat Marah”. Spanduk tersebut menjadi simbol dari protes besar yang dilakukan mahasiswa terhadap kebijakan yang dianggap sangat memberatkan.
Tuntutan dan Aspirasi Mahasiswa
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini menyuarakan sejumlah tuntutan yang mereka harap dapat didengarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menuntut agar kebijakan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan dibatalkan dan dialihkan untuk program-program yang lebih pro-rakyat. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan perpajakan yang dianggap semakin memperburuk ketimpangan ekonomi.
“Kami ingin pemerintah mendengarkan suara rakyat, bukan hanya berfokus pada kebijakan yang menguntungkan segelintir orang. Kami menuntut agar sektor pendidikan dan kesehatan kembali mendapatkan perhatian penuh,” tambah seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Andi Setiawan.
Aksi protes ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat lainnya. Termasuk beberapa organisasi buruh dan tokoh masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Respons Pihak Berwenang
Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol. Indra Kurniawan, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya selama dilakukan dengan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, ia juga mengingatkan agar demonstrasi tidak dilakukan dengan cara yang anarkis dan merusak fasilitas umum.
“Saya berharap agar unjuk rasa ini tetap berlangsung dengan damai dan tidak ada tindakan yang dapat merugikan masyarakat atau merusak fasilitas umum,” ujar Kombes Pol. Indra dalam konferensi pers singkat setelah aksi tersebut.
Di sisi lain, pihak pemerintah melalui Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global yang semakin sulit. “Pemerintah selalu berusaha untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Namun di sisi lain juga harus memperhatikan kondisi ekonomi yang semakin menantang,” ujar Fadjroel.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Aksi Protes
Aksi protes yang berlangsung di Yogyakarta ini menandai semakin tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Banyak pihak yang menilai bahwa ketidakpuasan yang meluas ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik di Indonesia.
Sosiolog dari Universitas Islam Indonesia, Dr. Hadi Wibowo, menyatakan bahwa ketidakpuasan mahasiswa ini merupakan bentuk dari keresahan sosial yang tidak bisa diabaikan begitu saja. “Aksi ini menunjukkan bahwa banyak kalangan, terutama mahasiswa dan generasi muda, merasa bahwa suara mereka tidak didengarkan oleh pemerintah. Jika tidak segera ditangani dengan bijak, keresahan ini bisa menjadi lebih besar,” kata Dr. Hadi.
